Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/7/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang berhasil menurunkan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat melalui diplomasi ekonomi. Namun demikian, ia menegaskan capaian diplomatik ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif di dalam negeri untuk memastikan industri lokal benar-benar merasakan dampaknya.

Dirinya juga menyebut penurunan tarif ekspor-impor hingga 19 persen merupakan hasil dari proses negosiasi panjang yang melibatkan berbagai elemen, termasuk peran aktif Presiden Prabowo Subianto dan para diplomat yang terlibat. “Kita gembira karena tarif berhasil direvisi turun tapi tentu ini membawa konsekuensi. Kita harus mengikuti skema perdagangan tertentu yang bersifat mandatory,” kata Syamsu kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (17/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam konteks diplomasi ekonomi, pengurangan hambatan tarif adalah bagian dari prinsip take and give dalam perjanjian dagang internasional. Namun, jelasnya, ketika barang dari luar negeri masuk dengan tarif nol persen, Indonesia harus memastikan bahwa pelaku usahanya tetap bisa bersaing.

“Produk kita bisa kalah harga sampai 19 persen dibandingkan produk impor jika tidak ada perlakuan khusus. Maka, pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang afirmatif, terutama bagi UMKM dan industri strategis nasional,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema pembebasan sementara bea masuk dan insentif khusus untuk sektor terdampak, seperti industri manufaktur, pertahanan, dan pertanian. “Bisa melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Intinya adalah memastikan bahwa produk kita tetap kompetitif, bukan hanya di pasar ekspor, tapi juga di pasar domestik yang kini terbuka lebar bagi barang impor,” tegasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh antar-kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Perindustrian, hingga Kementerian Keuangan, untuk membangun ekosistem perdagangan yang sehat dan adil pasca-penurunan tarif. Selain itu, ia mengingatkan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya soal angka dan neraca perdagangan, tetapi juga menyangkut daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Jangan sampai kita hanya jadi pasar bagi produk luar. Diplomasi yang berhasil harus dibarengi keberpihakan terhadap produsen lokal. Kita harus menang di perundingan dan menang di dalam negeri,” tandas Syamsu. (um/aha)